Media-publik.co JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, mendorong Bank Indonesia (BI) untuk lebih aktif mengoptimalkan kewenangan dan instrumen kebijakannya dalam memperkuat serta menyehatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Marwan, keterlibatan BI dalam penguatan UMKM penting karena sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas ekonomi, sistem keuangan, daya beli masyarakat, pengendalian inflasi, hingga penguatan sektor riil.
“Kami menilai dukungan Bank Indonesia sangat dibutuhkan untuk penguatan UMKM. Oleh karena itu, kami mendorong Bank Indonesia agar lebih aktif dan memiliki kontribusi yang semakin kuat dalam mendorong penguatan serta penyehatan UMKM,” ujar Marwan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/9/2026).
Ia menjelaskan, tugas utama BI memang menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan. Namun, menurutnya, berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki BI tetap dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM.
Marwan menyebut setidaknya ada tiga agenda strategis yang dapat diperkuat BI dalam mendukung sektor UMKM.
Pertama, penguatan korporatisasi dan kelembagaan UMKM.
Marwan menilai persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan akses permodalan, tetapi juga menyangkut legalitas, tata kelola, bentuk badan usaha, hingga kemampuan pelaku usaha membangun skala ekonomi.
Karena itu, BI dinilai dapat memperkuat program korporatisasi UMKM dengan mendorong pelaku usaha memiliki kelembagaan yang lebih sehat, tertata, dan profesional.
Kedua, peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM.
Menurut Marwan, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pemberian pembiayaan. Pelaku usaha juga membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen usaha, standardisasi produk, inovasi, digitalisasi, serta pemahaman mengenai praktik usaha yang berkelanjutan.
“Pelatihan manajemen SDM, standardisasi produk, inovasi, digitalisasi, sampai penerapan ekonomi hijau harus menjadi bagian dari penguatan UMKM. Kita ingin UMKM bukan sekadar banyak jumlahnya, tetapi juga sehat, produktif, inovatif, dan memiliki daya saing,” katanya.
Marwan berharap BI dapat memperluas program pendampingan dan pelatihan agar UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Ketiga, memperluas akses pembiayaan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
Marwan mengatakan persoalan pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan penting yang dihadapi UMKM. Karena itu, BI perlu terus memperkuat sinergi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya agar semakin banyak UMKM memperoleh akses pembiayaan sesuai karakteristik dan kemampuan usahanya.
Ia menekankan, perluasan pembiayaan harus tetap dibarengi prinsip kehati-hatian. Hal itu penting agar UMKM tidak terbebani pembiayaan yang tidak sesuai dengan kapasitas usahanya.
“Yang kita dorong bukan sekadar pembiayaan diperbesar, tetapi akses pembiayaan yang memungkinkan, aman, dan berkeadilan. UMKM harus mendapatkan akses keuangan yang sehat sehingga pembiayaan benar-benar menjadi modal untuk tumbuh, bukan menjadi beban baru,” tegas Marwan.
Selain itu, Marwan mendorong BI memperkuat dukungan terhadap UMKM yang memiliki potensi ekspor serta bergerak di sektor pariwisata.
Menurutnya, fasilitasi promosi, pameran di tingkat nasional maupun internasional, business matching, serta perluasan pemasaran melalui platform perdagangan elektronik dapat membantu UMKM memperluas pasar.
Marwan juga meminta BI memperkuat peran UMKM, khususnya yang bergerak di sektor pangan, pertanian, dan perikanan. Menurutnya, penguatan sektor-sektor tersebut tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan UMKM, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan membantu pengendalian inflasi. (Akbar)
