512 Santri Diduga Keracunan MBG di Sidoarjo, BaraNusa Desak BGN Dibubarkan dan MBG Dihentikan
Jakarta — Kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, kembali memicu sorotan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sebanyak 512 orang terdampak dalam kasus tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 80 orang masih menjalani perawatan, 312 orang telah dinyatakan sembuh dan 120 lainnya masih dalam observasi. BGN juga menyatakan penyebab pasti kejadian masih dalam proses investigasi bersama dinas kesehatan.
Menanggapi kasus tersebut, Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan menilai kejadian di Sidoarjo harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap program MBG.
Menurut Adi, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai kesalahan satu dapur atau satu satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ia menilai pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan MBG secara menyeluruh, termasuk keputusan untuk terus menjalankan program tersebut di tengah munculnya berbagai kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah.
“Sumber masalahnya bukan hanya pada satu SPPG. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Ketika kasus serupa terus muncul dan anak-anak menjadi korban, pertanyaannya adalah mengapa program ini masih dipaksakan untuk terus berjalan,” ujar Adi dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
Adi menilai Presiden Prabowo Subianto harus bertanggung jawab secara politik terhadap kebijakan yang menjadikan MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah.
“Prabowo jangan hanya melihat MBG dari sisi angka anggaran dan target penerima manfaat. Yang harus dilihat adalah keselamatan anak-anak. Kalau program yang seharusnya memberikan gizi justru berulang kali menimbulkan dugaan keracunan, maka pemerintah harus berani menghentikannya dan melakukan evaluasi total,” tegasnya.
Ia juga menyoroti langkah BGN yang menjatuhkan sanksi suspend berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah serta mengusulkan pencopotan kepala SPPG tersebut. Menurut Adi, langkah tersebut belum cukup apabila persoalan MBG memang telah menjadi masalah sistemik.
“Jangan berhenti pada pencopotan kepala SPPG. Kalau memang ada persoalan sistemik dalam pelaksanaan MBG, bongkar semuanya. Audit anggarannya, evaluasi standar pengadaan dan distribusi makanannya, serta periksa seluruh rantai pengawasannya,” katanya.
Lebih jauh, Adi mendesak pemerintah membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan menghentikan program MBG sampai terdapat jaminan bahwa program tersebut benar-benar aman bagi anak-anak.
“BaraNusa meminta BGN dibubarkan dan MBG dihentikan. Keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan sebuah program pemerintah,” ujar Adi.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus membuka seluruh hasil investigasi kasus Sidoarjo kepada publik secara transparan agar masyarakat mengetahui penyebab sebenarnya.
“Jangan sampai masyarakat hanya diberi angka korban dan kemudian semuanya dianggap selesai setelah korban sembuh. Harus ada pertanggungjawaban. Siapa yang lalai, siapa yang mengawasi, bagaimana makanan diproduksi dan didistribusikan, semuanya harus dibuka,” tegasnya.
Menurut Adi, kasus Sidoarjo semakin memperkuat pandangannya bahwa MBG telah gagal sebagai program strategis nasional.
“Kalau sebuah program strategis nasional justru terus menghadirkan persoalan dan anak-anak menjadi korbannya, maka pemerintah harus berani mengatakan bahwa program itu gagal dan menghentikannya. Jangan mempertahankan program hanya karena gengsi politik,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Adi juga kembali menyampaikan sikap politik BaraNusa: “Prabowo cukup satu periode.”
“Kami meminta Presiden Prabowo menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas. Kalau pemerintah tidak mampu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang bermasalah, maka rakyat berhak menilai bahwa Prabowo cukup satu periode,” pungkas Adi.
