Media-publik.co JOMBANG — Pengalaman Muktamar NU di Cipasung, Tasikmalaya, pada 1994 menunjukkan dengan gamblang betapa mahal harga yang harus dibayar ketika kepentingan kekuasaan masuk terlalu jauh ke dalam urusan jam’iyah.
Tiga dekade lebih berlalu, kisah Cipasung tetap relevan untuk dibaca kembali. Bukan untuk mencurigai setiap hubungan NU dengan pemerintah, melainkan untuk mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan jam’iyah.
Dalam Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2003), Greg Barton merekam secara detail dinamika yang mengiringi Muktamar Cipasung.
Sebelum Muktamar 1994, hubungan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan pemerintahan Soeharto sedang tidak baik-baik saja. Salah satu persoalannya berkaitan dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).
Menurut catatan Barton, Presiden Soeharto kecewa karena Gus Dur tidak mendorong warga NU untuk aktif di ICMI. Gus Dur justru memilih menjaga jarak. Pada saat yang sama, sikap kritisnya terhadap pemerintah semakin menguat.
Barton melihat posisi tersebut membuat Gus Dur dipandang sebagai potensi masalah bagi kekuasaan.
Menjelang berakhirnya periode kedua kepemimpinannya di PBNU, Gus Dur sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk tidak kembali maju. Namun, muncul kekhawatiran bahwa NU dapat dibajak oleh kepentingan politik yang dekat dengan rezim.
Gus Dur akhirnya mengubah keputusan. Beberapa pekan sebelum Muktamar, ia memutuskan kembali maju sebagai Ketua Umum PBNU.
Kepada Barton, Gus Dur menggambarkan situasi NU kala itu seperti menghadapi badai dan laut yang bergelombang. Dalam kondisi tersebut, NU membutuhkan nakhoda berpengalaman.
Kekhawatiran itu kemudian terlihat nyata di Cipasung.
Barton mencatat adanya upaya kuat untuk menggagalkan Gus Dur memimpin PBNU untuk periode ketiga. Gerakan untuk menyingkirkannya semakin intens menjelang Muktamar. Sejumlah pejabat sipil dan unsur militer disebut ikut berada dalam pusaran tersebut.
Di internal NU sendiri, penolakan terhadap Gus Dur juga muncul. Gus Dur bukan calon tanpa lawan. Kepemimpinannya dikritik, termasuk karena dinilai terlalu sering membawa NU berhadap-hadapan dengan rezim Soeharto.
Dari situ kemudian muncul gerakan yang sederhana namanya, tetapi jelas tujuannya: Gerakan Asal Bukan Gus Dur (ABG).
Muktamar Cipasung pun akhirnya bukan sekadar pertarungan dua kandidat. Dalam catatan Barton, ada pertarungan yang jauh lebih besar di belakangnya: siapa yang berhak menentukan pemimpin NU.
Tekanan bahkan sudah terasa sejak pembukaan Muktamar.
Barton mencatat Gus Dur, yang saat itu masih menjabat Ketua Umum PBNU, ditempatkan di baris ketiga ketika Presiden Soeharto menghadiri pembukaan. Soeharto juga tidak menyapanya secara resmi.
Pengamanan di sekitar arena Muktamar pun tidak biasa. Ratusan aparat intelijen berada di sekitar lokasi. Lebih dari seribu tentara berseragam juga hadir di lingkungan pesantren tempat Muktamar berlangsung.
Situasinya jelas. Gus Dur tidak hanya berhadapan dengan lawan di arena pemilihan. Ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar arena.
Namun, hasil akhirnya berbeda dari yang diharapkan.
Gus Dur menang.
Kemenangan itu diraih secara tipis, dramatis, dan nyaris gagal.
Barton menulis bahwa Gus Dur tetap muncul sebagai pemenang meskipun rezim Soeharto melakukan berbagai cara untuk menentang terpilihnya kembali Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU.
Bagi Gus Dur, kemenangan tersebut bukan sekadar soal memperoleh satu periode tambahan di PBNU. Ia menyebut dirinya telah melewati pertarungan melawan uang, fitnah, dan intimidasi.
Cipasung akhirnya menjadi lebih dari sekadar cerita tentang Gus Dur. Cipasung menjadi cerita tentang kedaulatan NU.
Tiga Dekade Kemudian
Tiga puluh dua tahun setelah Muktamar Cipasung, cerita tersebut penting untuk dibaca kembali.
Bukan karena setiap Muktamar harus dicurigai seperti Cipasung. Bukan pula karena setiap kedekatan warga NU dengan pemerintah harus otomatis dianggap sebagai intervensi.
Zamannya berbeda. Pemerintahannya berbeda. Aktornya pun berbeda.
Namun, ada satu pertanyaan yang tetap relevan:
Siapa yang menentukan masa depan NU?
Jawabannya semestinya sederhana: orang NU sendiri.
Cipasung mengajarkan bahwa intervensi dari luar akan menjadi jauh lebih berbahaya ketika bertemu dengan kepentingan dari dalam. Konflik internal, persaingan antarkandidat, dan kedekatan dengan kekuasaan dapat menjadi pintu masuk bagi kepentingan yang lebih besar.
Karena itu, menjaga kedaulatan NU tidak cukup hanya dengan meminta pihak luar untuk tidak ikut campur. Orang NU sendiri juga harus menjaga pintunya.
PWNU menjaga pilihannya.
PCNU menjaga suaranya.
Kiai menjaga marwahnya.
Muktamirin menjaga kemerdekaannya.
Dan jamaah menjaga jam’iyahnya.
NU tidak perlu mengulang Cipasung untuk kembali membuktikan kemandiriannya. Pelajarannya sudah cukup jelas.
Cipasung cukup sekali. Jangan sampai terulangi.
Jamaah jaga jam’iyah, untuk NU yang berdaulat kembali.
