Media-publik.co Sumbawa — Penegakan hukum yang adil dan transparan tak akan lahir tanpa keterbukaan dan kedekatan dengan masyarakat. Menyadari hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Mahfuddin Cakra Saputra, S.H., M.H., menyambut hangat dan mengundang para insan pers serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk duduk bersama, berdialog secara tulus membahas berbagai persoalan hukum dan dinamika yang berkembang di daerah ini.
Pertemuan penuh keakraban itu dihadiri langsung oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) KSB, Hardoni, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) KSB, Indra Irawan, perwakilan NGO Solidarity Center, Beny Tanaya, serta sejumlah wartawan dan tokoh masyarakat lainnya. Di awal pertemuan, Kajari KSB memperkenalkan seluruh Kepala Seksi di lingkungan kerjanya sebuah langkah sederhana namun bermakna, sebagai tanda bahwa institusi kejaksaan ingin dikenal, terbuka, dan siap berkomunikasi secara jujur dengan rakyat yang dilayani.
“Ini bukan sekadar pertemuan formal. Ini adalah jembatan yang kita bangun bersama, agar suara masyarakat sampai ke meja penegak hukum, dan sebaliknya agar kerja keras penegakan hukum juga dipahami dengan benar oleh publik,” tercermin dari semangat pertemuan tersebut.
Setelah perkenalan, ruang diskusi dibuka seluas-luasnya. Para tamu undangan diberi kesempatan menyampaikan pandangan, saran, hingga kekhawatiran yang dirasakan masyarakat terkait kondisi hukum dan berbagai persoalan yang sedang hangat di Kabupaten Sumbawa Barat. Dialog berjalan hangat, saling menghargai, dan jauh dari kesan kaku.
Ketua SMSI KSB, Indra Irawan, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif Kajari KSB membuka ruang komunikasi tersebut. Namun di sisi lain, ia juga menyampaikan harapan besar yang ada di pundak institusi kejaksaan.
“Kami sangat mengapresiasi Kajari KSB yang telah mengundang kami untuk berdiskusi dan membahas bersama kondisi KSB saat ini dan ke depan. Namun terkait polemik kasus hukum yang berkembang di daerah ini, kami berharap Kejaksaan Negeri dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Masyarakat tentu membutuhkan kejelasan proses hukum terhadap setiap persoalan yang sedang berjalan,” ujar Indra dengan tulus.
Bagi masyarakat, kata Indra, kepastian hukum adalah fondasi kepercayaan. Jika masyarakat merasa hukum berjalan tegas, transparan, dan tidak memihak, maka kepercayaan itu tumbuh subur. Jika sebaliknya, keraguan akan merembet ke mana-mana. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara aparat penegak hukum, pers, dan masyarakat sipil harus terus dijaga, bukan sesekali, melainkan berkelanjutan.
Senada dengan itu, Ketua PWI KSB, Hardoni, serta para tamu lainnya turut menyampaikan pandangan dan masukan dari hati nurani mereka bagaimana peran pers dan masyarakat sipil dapat bersama-sama mengawal pembangunan dan penegakan hukum di Kabupaten Sumbawa Barat, demi kemajuan daerah yang dicintai ini.
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah awal dari langkah bersama antara Kejaksaan Negeri KSB, insan pers, dan organisasi masyarakat sipil untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, dan berjalan beriringan. Dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga, seluruh pihak berharap dapat menjadi bagian dari solusi, demi terciptanya penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran, serta Kabupaten Sumbawa Barat yang semakin maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
