Mediapublik.co JAKARTA — Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan disebut menjadi salah satu faktor utama yang menggagalkan rencana rahasia Israel untuk menggulingkan pemerintahan Iran. Rencana tersebut sebelumnya dibahas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut laporan The Telegraph, Netanyahu memaparkan skenario perubahan rezim di Teheran kepada Trump dalam pertemuan di Gedung Putih pada Februari 2026. Rencana itu disebut melibatkan badan intelijen Israel, Mossad, dan CIA.
Salah satu skenario yang dibahas adalah mengirim ribuan pejuang Kurdi ke wilayah barat Iran. Pasukan tersebut direncanakan bergerak dari Kurdistan Irak dengan dukungan udara Amerika Serikat.
Operasi itu diharapkan dapat memicu pemberontakan sekaligus melemahkan pemerintahan Iran. Namun, rencana tersebut pada akhirnya tidak pernah dijalankan.
Erdogan disebut menentang keras gagasan tersebut karena khawatir penguatan kelompok Kurdi di kawasan akan menimbulkan ancaman baru bagi keamanan Turkiye.
Ankara diketahui memiliki konflik panjang dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Turkiye. Erdogan disebut telah menyampaikan keberatannya secara langsung kepada Trump.
Sumber Israel dan negara-negara Teluk yang dikutip The Telegraph menyebut Erdogan menegaskan bahwa Turkiye tidak akan menerima munculnya negara atau wilayah Kurdi yang merdeka di kawasan.
Ankara juga khawatir penguatan kelompok Kurdi di sekitar Iran dapat memperbesar ancaman di perbatasan timurnya dan memperburuk persoalan keamanan yang selama ini dihadapi Turkiye.
Kelompok Kurdi merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di dunia yang belum memiliki negara sendiri. Populasinya tersebar di wilayah Turkiye, Iran, Irak, dan Suriah.
Israel sendiri diketahui telah menjalin hubungan dengan sejumlah kelompok Kurdi selama bertahun-tahun. Kelompok tersebut dipandang dapat menjadi salah satu penyeimbang terhadap lawan-lawan Israel di kawasan.
AS Ragu Jalankan Operasi Darat
Selain penolakan Erdogan, rencana tersebut juga menghadapi keraguan dari sejumlah pejabat Amerika Serikat. Sebagian pejabat menilai pengerahan pasukan Kurdi untuk melakukan operasi darat di Iran sulit direalisasikan.
Trump bahkan disebut pernah menilai skenario perubahan rezim yang disampaikan Netanyahu tidak masuk akal. Meski demikian, Trump dilaporkan masih menjajaki kemungkinan memanfaatkan kelompok-kelompok lokal untuk melemahkan Teheran.
Pada 1 Maret 2026, Trump disebut telah berbicara dengan sejumlah pemimpin Kurdi. Komunikasi dengan beberapa tokoh lokal juga dilaporkan terus berlangsung untuk melihat peluang memanfaatkan melemahnya posisi Iran.
Israel kemudian melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di wilayah barat Iran. Target serangan disebut mencakup fasilitas militer, sistem rudal, kantor polisi, serta lokasi yang berkaitan dengan Basij.
Langkah tersebut memunculkan dugaan bahwa Israel tengah membuka ruang bagi kemungkinan operasi kelompok Kurdi. Namun, rencana pengerahan pasukan itu akhirnya tidak terealisasi.
Pada 18 Maret, koalisi enam faksi Kurdi Iran dilaporkan telah bersiap untuk bergerak. Namun, operasi tersebut membutuhkan persetujuan akhir Trump yang tidak pernah diberikan.
Kelompok-kelompok Kurdi juga mulai mempertanyakan peluang keberhasilan operasi tersebut. Mereka disebut meminta jaminan politik selain dukungan militer.
Trump akhirnya memilih mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Iran, alih-alih memberikan dukungan terhadap operasi militer untuk menggulingkan pemerintahan di Teheran.
Erdogan Terus Melobi Washington
Informasi mengenai rencana rahasia tersebut kemudian mulai muncul di media Amerika Serikat. Gedung Putih membantah bahwa Washington mempersenjatai kelompok Kurdi untuk menjalankan operasi tersebut.
Erdogan disebut terus melakukan lobi kepada Washington agar rencana itu dibatalkan. Sejumlah negara Teluk juga memperingatkan bahwa pemecahan Iran berdasarkan garis etnis dapat memicu ketidakstabilan baru di Timur Tengah.
Kegagalan operasi tersebut kemudian disebut menimbulkan ketidakpuasan di internal Israel. Direktur Mossad Roman Gofman bahkan dilaporkan mencopot dua pejabat senior yang terlibat dalam penyusunan skenario perubahan rezim.
Isu pergantian rezim Iran kembali dibahas dalam pertemuan Netanyahu dan Trump pada 28 Juli 2026. Namun, Netanyahu disebut kembali gagal mendapatkan dukungan Trump untuk menjalankan operasi tersebut. (Red)
