Media-publik.co Jakarta — Pembaruan peralatan militer canggih belum menjamin kekuatan pertahanan negara jika tidak diimbangi kemampuan prajurit yang mengoperasikannya. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, Rabu (7/10/2026). Menurutnya, modernisasi alutsista tidak boleh berhenti pada pengadaan belaka — ada pekerjaan rumah yang jauh lebih besar di belakangnya.
Alutsista Canggih Tanpa SDM Andal, Sia-sia
“Kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan seberapa modern peralatan yang dimiliki, tetapi kemampuan prajurit mengoperasikan dan merawatnya,” ujar Dave.
Ia menegaskan, pembaruan alutsista harus dibarengi kesiapan personel, kemampuan operasional, pemeliharaan yang andal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Teknologi berkembang cepat — jika SDM tidak disiapkan, peralatan secanggih apa pun tidak akan berfungsi maksimal di saat dibutuhkan.
Papua: Lebih dari Sekadar Senjata
Beralih ke persoalan keamanan di Papua, Dave menegaskan TNI tetap menjalankan peran menjaga keamanan masyarakat dan menghadapi kelompok bersenjata sesuai tugas dan hukum yang berlaku. Namun, ia memperingatkan: pendekatan keamanan saja tidak akan menyelesaikan akar persoalan.
“Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Penanganan kelompok bersenjata harus tegas dan terukur, tetapi berjalan bersama penegakan hukum, pembangunan, pelayanan publik, serta pendekatan sosial yang melibatkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Beda dengan Aceh, Tidak Bisa Disamakan
Dave mengakui kompleksitas Papua luar biasa. Geografinya luas dan sulit dijangkau, dinamika sosial beragam, persoalan pembangunan tertinggal, hingga tingkat kepercayaan masyarakat yang perlu dibangun kembali. Karena itu, ia menegaskan tegas:
“Tidak bisa disamakan begitu saja dengan pengalaman Aceh dan GAM. Setiap daerah punya sejarah, karakter masyarakat, dan dinamika konflik yang berbeda. Pendekatannya pun harus disesuaikan.”
Satu Arah, Bukan Berjalan Sendiri-sendiri
Kunci penyelesaian, kata Dave, adalah kesatuan arah. TNI menjaga keamanan sesuai mandat, aparat penegak hukum menindak pidana, dan pemerintah mempercepat pembangunan serta pelayanan publik. Semua bergerak bersama, bukan sendiri-sendiri.
Tujuannya sederhana: menciptakan suasana aman sehingga masyarakat Papua bisa beraktivitas tenang, anak-anak bersekolah, ekonomi tumbuh, dan keadilan terasa nyata. Komisi I DPR RI akan terus mengawasi agar langkah-langkah ini tetap berada di jalur hukum dan berkelanjutan.
