Mediapublik.co JAKARTA — Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) mendesak pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). LMND menilai penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Desakan tersebut disampaikan LMND di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi tersebut menilai bencana yang melanda NTT menjadi ujian terhadap kehadiran dan keberpihakan negara kepada masyarakat yang terdampak.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikutip LMND per 17 Agustus 2026, gempa bumi di NTT menyebabkan 68 orang meninggal dunia dan 213 orang mengalami luka-luka. Ribuan warga terdampak, sementara sekitar 4.500 rumah mengalami kerusakan.
Selain rumah warga, bencana juga berdampak terhadap sejumlah fasilitas publik, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, tempat ibadah, jalan, jaringan listrik, serta komunikasi. Pemerintah telah mengerahkan bantuan logistik dan membentuk posko tanggap darurat, namun proses rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan membutuhkan waktu panjang.
Ketua Bidang Dalam Negeri EN-LMND, Redho Balau, mengatakan penanganan bencana harus menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan dan kebijakan anggaran pemerintah.
“Gempa bumi di Nusa Tenggara Timur bukan hanya menguji kesiapsiagaan negara, tetapi juga menguji keberpihakan negara kepada rakyat. Momentum kemerdekaan seharusnya menjadi momentum ketika seluruh rakyat merasakan kehadiran negara, bukan hanya dalam seremoni, tetapi dalam jaminan perlindungan, pemulihan, dan keadilan sosial,” kata Redho, Rabu (19/8/2026).
Menurut LMND, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan besaran investasi. Pemerintah juga perlu memastikan terpenuhinya hak-hak sosial masyarakat, terutama ketika terjadi bencana yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal, akses layanan dasar, serta sumber penghidupan.
LMND juga mengaitkan persoalan tersebut dengan arah kebijakan anggaran nasional. Organisasi itu mendorong agar APBN digunakan sebagai instrumen redistribusi untuk memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi dan kapasitas fiskal terbatas.
“Pemerintah harus memastikan bahwa rehabilitasi pascabencana tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memulihkan kehidupan masyarakat melalui politik redistribusi, pemerataan anggaran, perlindungan sosial, dan pembangunan yang berkeadilan,” ujar Redho.
LMND berpandangan, kebijakan pembangunan dan penganggaran perlu diarahkan untuk memperkuat infrastruktur tahan bencana, layanan kesehatan, keberlanjutan pendidikan dalam situasi darurat, serta pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.
Selain menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, EN-LMND juga melakukan aksi kemanusiaan pada 18 Agustus 2026 sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat terdampak gempa di NTT. Aksi tersebut dilakukan melalui penggalangan bantuan dan dukungan bagi para korban bencana.
LMND menilai keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan juga penting agar kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan warga terdampak. Menurut organisasi tersebut, pemulihan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga harus memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan ekonominya.
“Pemerintah harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nusa Tenggara Timur mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, memperkuat sistem mitigasi bencana nasional, memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan, serta menjadikan politik redistribusi sebagai arah kebijakan pembangunan nasional,” tegas Redho.
LMND berharap tragedi gempa di NTT menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi bencana sekaligus memperbaiki kebijakan pembangunan dan distribusi anggaran. Bagi organisasi tersebut, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui peringatan seremonial, tetapi juga melalui kemampuan negara memberikan perlindungan, pemulihan, dan jaminan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. (Red)
