Media-publik.id Jakarta – Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dedy Irsan menyampaikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bersama tim gabungan Polri, BNN dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ketamin seberat 1,16 ton yang diangkut kapal MT Global 168 di kawasan perairan Sumatera Utara pada Jumat (23/10/2026).
Keberhasilan ini disebut Kapolri sebagai kado spesial dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah serangkaian operasi intelijen dan pengawasan lintas‑perairan yang dilakukan selama beberapa minggu terakhir. Barang bukti ketamin yang disita berpotensi bernilai pasar gelap hingga triliunan rupiah dan berbahaya bagi generasi muda Indonesia jika berhasil beredar luas.
Dedy Irsan menilai keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sinergi antar‑lembaga penegak hukum dapat menutup celah penyelundupan laut yang selama ini sering menjadi tantangan besar kedaulatan nasional.
“Pengungkapan jumlah sebesar ini bukan hanya prestasi satu instansi, tetapi hasil dari kesabaran dan kejelian pengawasan bersama Polri, BNN, Bea Cukai dan TNI,” kata Dedy Irsan kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu (24/10/2026).
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat sangat berharap operasi‑operasi sejenis dapat terus berlanjut dengan prinsip transparansi dan prosedur hukum yang ketat. “Kita berharap tidak hanya berhasil menangkap muatan besar, tetapi juga dapat mengungkap jaringan perantara di dalam negeri sehingga rantai peredaran narkoba benar‑benar terputus,” tambah Dedy Irsan.
Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa operasi tersebut merupakan bukti komitmen bersama seluruh penegak hukum menindaklanjuti pesan Presiden Prabowo untuk selalu bersatu‑padu memberantas penyelundupan barang terlarang masuk ke wilayah Indonesia. Delapan awak kapal yang terkait dengan kasus tersebut telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Sumatera Utara.
Dedy Irsan berharap pihak penegak hukum dapat menyajikan informasi perkembangan kasus secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelayanan publik dalam penanganan kejahatan narkotika nasional.
