Media-publik.co Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan niat luhur, kini dinilai terancam jatuh ke tangan yang salah. Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir, menyampaikan peringatan keras bahwa praktik pemburu rente dan tender politik perlahan merusak program yang seharusnya menyejahterakan generasi penerus bangsa.
“Saya menyampaikan ini bukan untuk meniadakan niat mulia di balik Program Makan Bergizi Gratis, melainkan untuk menyelamatkannya dari jatuh ke tangan yang salah, agar tidak terus berlanjut dan memakan korban lebih banyak lagi,” tegas Mukhsin Nasir, Selasa (15/9/2026)
Mukhsin menyoroti fenomena yang terjadi di lapangan, di mana penyelenggaraan program besar ini justru diserahkan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kemampuan teknis, jaringan pasokan terpercaya, maupun pengalaman panjang di bidang penyediaan pangan bergizi.
“Yang mereka miliki hanyalah kedekatan akses politik, kemampuan menawar harga tanpa menjamin kualitas, dan tujuan tunggal: memperoleh keuntungan secepat mungkin dari aliran dana negara. Inilah yang disebut memburu rente mengambil keuntungan dari posisi perantara, bukan dari nilai kerja dan kualitas yang dihasilkan,” ungkapnya.
Menurut Mukhsin, ketika program sebesar ini jatuh ke tangan pemburu rente, maka yang diutamakan bukanlah gizi, keamanan pangan, maupun keselamatan jiwa anak-anak, melainkan seberapa besar selisih yang bisa dikantongi. Maka wajar jika di mana-mana muncul laporan: rasa aneh, bau asing, bahan diragukan, hingga keracunan berulang.
“Itu bukan kecelakaan sesaat itu adalah logika sistem yang salah,” tandasnya.
Ia menegaskan, penunjukan pelaksana seharusnya diberikan kepada pemilik modal besar yang telah berdiri puluhan tahun, memiliki pabrik, jaringan pasokan tersertifikasi, tenaga pengawas mutu, dan tanggung jawab hukum yang jelas. Mereka akan berpikir seribu kali sebelum meloloskan bahan yang membahayakan, karena nama baik dan keberlangsungan usaha dipertaruhkan. Sedangkan pemburu rente datang tanpa beban, pergi membawa untung, dan meninggalkan kerusakan di tangan rakyat.
Mukhsin juga memperingatkan bahaya tender politik yang didasarkan pada kedekatan dan kepentingan kekuasaan. Kata Mukhsin, Jika penunjukan pelaksana didasarkan pada pertimbangan kedekatan, kepentingan kekuasaan, atau imbal balik politik, maka yang terjadi adalah tender politik.
“Di sini, kualitas dikalahkan oleh kesetiaan; keselamatan dikorbankan demi keuntungan kelompok,” ujarnya.
Praktik ini lambat laun akan merusak kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketika anak-anak jatuh sakit, yang disalahkan bukan hanya penyedia makanannya melainkan negara itu sendiri.
“Jangan biarkan program MBG yang seharusnya memberi kehidupan bergizi justru menjadi sumber ancaman ‘racun’ keselamatan jiwa. Rakyat tidak butuh perantara yang memperkaya diri dari dapur negara; rakyat butuh pelaksana yang memastikan keamanan pangan di setiap piring yang disajikan,” pesan Mukhsin Nasir.
Ia meminta pemerintah segera memperbaiki tata kelola program ini, sebelum kerusakan menimpa bukan hanya pada perut anak-anak, tetapi juga pada kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan saat ini.
