Media-publik.co AKARTA — Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan anggarannya untuk mewujudkan pendidikan tinggi gratis, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).
EN-LMND menilai persoalan utama bukan semata-mata mengenai ketersediaan anggaran negara, melainkan pilihan pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan APBN.
Dalam keterangannya, EN-LMND menyoroti postur RAPBN 2027. Dari total belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp490,7 triliun melalui Belanja Pemerintah Pusat, Rp277,1 triliun melalui Transfer ke Daerah, dan Rp53 triliun melalui pembiayaan.
Anggaran pendidikan tersebut antara lain mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekitar 54,2 juta siswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, tunjangan guru, serta renovasi 12.215 sekolah dan madrasah.
Di sisi lain, sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk program MBG.
EN-LMND kemudian membandingkan anggaran tersebut dengan kebutuhan pembebasan biaya pendidikan mahasiswa PTN. Berdasarkan perhitungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kebutuhan anggaran untuk membebaskan biaya pendidikan bagi 2.833.169 mahasiswa jenjang D3, D4, dan S1 di PTN diperkirakan mencapai Rp93,743 triliun per tahun.
Dengan perbandingan tersebut, anggaran MBG sekitar 2,56 kali lebih besar dibandingkan kebutuhan awal pembebasan biaya pendidikan mahasiswa PTN.
Ketua Bidang Pendidikan Eksekutif Nasional LMND, Mawar Yuliani, mengatakan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi gratis masih memiliki ruang untuk dibahas dalam kebijakan fiskal negara.
“Kalau negara mampu mengalokasikan Rp240 triliun untuk MBG, jangan terus membuat pendidikan tinggi gratis seolah terlalu mahal. Pemerintah sendiri menghitung sekitar Rp93,7 triliun untuk membebaskan biaya 2,83 juta mahasiswa PTN. Jadi persoalannya bukan uangnya ada atau tidak, tetapi keberanian negara menentukan siapa dan apa yang diprioritaskan dalam APBN.” tegas Mawar, Sabtu (3/10/2026).
Dorong Pendidikan Gratis hingga PTS
EN-LMND juga meminta pemerintah tidak hanya memikirkan pembebasan biaya pendidikan di PTN, tetapi turut menyusun skema pembiayaan publik bagi mahasiswa PTS.
Menurut EN-LMND, terdapat sekitar 2.713 PTS dengan kurang lebih 4,83 juta mahasiswa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa PTS menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
EN-LMND menilai kebijakan pendidikan tinggi gratis yang hanya mencakup PTN berpotensi menimbulkan kesenjangan akses bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTS.
“Jangan jadikan mahasiswa PTS sebagai warga kelas dua dalam pendidikan. Kalau pemerintah sudah menghitung kebutuhan PTN, hitung juga kebutuhan PTS. Anak buruh, petani, nelayan, pedagang kecil dan pekerja yang kuliah di kampus swasta memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa masa depan mereka ditentukan oleh isi dompet keluarganya,” kata Mawar.
Ia menyebut sejumlah estimasi awal memperkirakan kebutuhan anggaran pendidikan tinggi gratis apabila cakupannya diperluas hingga PTS dapat mencapai kisaran Rp250 triliun hingga Rp300 triliun per tahun.
Namun, organisasi tersebut menilai angka tersebut masih membutuhkan penghitungan lebih lanjut oleh pemerintah.
Pemerintah, kata Mawar, perlu menghitung secara komprehensif kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi nasional, termasuk kebutuhan PTN, kebutuhan PTS, biaya yang selama ini ditanggung mahasiswa, biaya operasional perguruan tinggi, serta bentuk intervensi pembiayaan yang tepat bagi PTS.
“Angka yang beredar tersebut dapat ditempatkan sebagai skenario awal untuk membuka diskusi,” pungkasnya
Minta Pemerintah dan DPR Evaluasi Prioritas Anggaran
EN-LMND mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi kembali prioritas anggaran dan mengalihkan alokasi sekitar Rp240 triliun untuk MBG ke sektor pendidikan tinggi.
Menurut EN-LMND, pembiayaan dapat dimulai dari kebutuhan pendidikan gratis di PTN yang telah dihitung sekitar Rp93,7 triliun. Selanjutnya, cakupan pembiayaan dapat diperluas melalui skema pembiayaan publik bagi mahasiswa PTS berdasarkan kebutuhan riil yang dihitung pemerintah.
EN-LMND menilai mekanisme pembiayaan PTN dan PTS tidak harus dibuat sama. Namun, pemerintah diminta memastikan status perguruan tinggi tidak menjadi faktor yang menghilangkan dukungan negara terhadap akses pendidikan.
Organisasi tersebut juga mengaitkan persoalan biaya pendidikan tinggi dengan agenda pembangunan sumber daya manusia, bonus demografi, industrialisasi, dan pengembangan teknologi nasional.
Menurut EN-LMND, peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang agar biaya pendidikan tidak menjadi penghambat bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melanjutkan pendidikan.
EN-LMND karena itu kembali mendesak pemerintah menghentikan alokasi anggaran MBG sebesar Rp240 triliun dan mengalihkan prioritas anggaran tersebut untuk pendidikan tinggi gratis.
Usulan tersebut mencakup pembebasan biaya pendidikan di PTN serta pembangunan skema pembiayaan publik bagi mahasiswa PTS berdasarkan kebutuhan dan kemampuan fiskal negara.
