Media-publik.co Jakarta – Indonesia adalah negeri kepulauan, namun belum sepenuhnya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola laut sebagai ruang pengetahuan, pekerjaan, dan masa depan. Di pulau‑pulau kecil, laut terlihat jelas di depan mata; kapal datang dan pergi setiap hari, pelabuhan menjadi tempat pertemuan manusia, barang, dan berbagai kepentingan ekonomi. Namun orang‑orang yang memiliki kompetensi untuk mengoperasikan, merawat, mengelola, serta mengembangkan aktivitas kelautan belum tentu dipersiapkan di wilayah tersebut.
Pertanyaan ini semakin mengusik pikiran ketika melihat kondisi Ternate dan Maluku Utara. Di wilayah itu, laut bukan hanya pemandangan, melainkan jalan raya penghubung antarpulau yang mengangkut orang, menggerakkan barang, dan menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Ketika membicarakan masa depan daerah kepulauan, kita tidak cukup hanya bertanya apa yang bisa diambil dari laut. Kita juga perlu bertanya: siapa yang akan mengelola kehidupan yang bergerak di atas laut itu?
Laut bukan hanya soal ikan
Kita sering menyederhanakan makna kelautan. Mendengar kata tersebut, pikiran langsung tertuju pada ikan, terumbu karang, sumber daya laut, atau konservasi. Padahal kehidupan maritim juga mencakup kapal, pelabuhan, transportasi, logistik, keselamatan, navigasi, teknologi, hingga bisnis. Di balik kapal yang berlayar antarpelabuhan, ada beragam pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan kompetensi khusus.
Kesenjangan kompetensi terasa nyata ketika industri membutuhkan tenaga ahli teknik perkapalan. Industri pelayaran memerlukan SDM yang memahami aspek teknis kapal, mulai dari pemeliharaan, perbaikan, hingga pemenuhan persyaratan teknis dan keselamatan. Namun tenaga dengan keahlian sesuai tidak selalu mudah ditemukan.
Keterbatasan tenaga ahli bukan hanya persoalan kepegawaian. Jika pekerjaan teknis tidak dapat ditangani tepat waktu, pemeliharaan dan perbaikan kapal dapat terhambat. Akibatnya jadwal pekerjaan atau produksi kapal berpotensi mundur, kesiapan armada terganggu, dan produktivitas perusahaan ikut terdampak. Dalam industri yang bergantung pada keandalan kapal dan kepastian operasional, persoalan SDM teknis dapat merambat menjadi persoalan ekonomi. Kita bisa memiliki kapal, fasilitas galangan, dan infrastruktur pendukung, tetapi semua itu tidak akan bekerja optimal tanpa manusia yang memiliki keahlian untuk memastikan kapal laik, aman, dan siap beroperasi.
Pengalaman di industri pelayaran menunjukkan bahwa persoalan sumber daya manusia bukan sekadar wacana. Banyak orang ingin bekerja, banyak juga lulusan perguruan tinggi tersedia. Namun jumlah lulusan tidak selalu sebanding dengan ketersediaan tenaga yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Akibatnya perusahaan kerap merekrut lulusan dari bidang terdekat, lalu memberikan pelatihan tambahan untuk mengenalkan operasional, pemahaman keselamatan, dan keterampilan lebih spesifik.
Pembelajaran di tempat kerja memang wajar. Namun muncul pertanyaan: sampai kapan industri harus menjadi kampus kedua bagi lulusan perguruan tinggi? Pertanyaan ini bukan tuntutan agar universitas mengikuti setiap kebutuhan industri. Persoalannya lebih mendasar: sejauh mana pendidikan dan dunia kerja sudah saling memahami, berbagi pengetahuan, dan mempersiapkan kompetensi yang relevan? Di sinilah pendidikan maritim perlu dilihat lebih jauh: bukan hanya penyedia lulusan, melainkan bagian dari sistem yang menjaga keberlangsungan dan daya saing industri pelayaran.
Dari kebutuhan tenaga kerja menjadi ekosistem pendidikan
Konteks Ternate dan Maluku Utara memberikan gambaran penting mengenai hal ini. Universitas Khairun misalnya telah memiliki bidang ilmu perikanan dan kelautan sebagai modal penting. Namun jika laut dipandang sebagai bagian kehidupan ekonomi secara utuh, cakupannya tentu lebih luas. Kita tidak hanya membutuhkan orang yang memahami sumber daya laut, tetapi juga tenaga profesional yang memahami operasi kapal, pengelolaan pelabuhan, distribusi barang, keselamatan kerja, serta pengembangan teknologi dan bisnis maritim.
Karena itu persoalannya bukan hanya perlu‑tidaknya membuka program studi baru. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah ekosistem pendidikan kita sudah cukup menyiapkan manusia untuk masa depan ekonomi maritim daerahnya? Jawabannya tidak harus berupa pendirian jurusan baru. Penguatan program yang sudah ada, pendidikan vokasi, konsentrasi keahlian, sertifikasi profesi, maupun pembelajaran berbasis praktik bisa menjadi solusi.
Perusahaan pelayaran dapat berdialog dengan perguruan tinggi untuk memetakan kompetensi yang dibutuhkan. Pelabuhan dan galangan kapal dapat menjadi ruang belajar, praktisi dapat berbagi pengalaman di kelas, mahasiswa mendapatkan kesempatan magang terstruktur, sedangkan kebutuhan industri menjadi bahan evaluasi kurikulum. Dengan demikian hubungan kampus‑industri tidak hanya berhenti pada perekrutan setelah kelulusan, melainkan sudah terjalin sejak proses pembelajaran berlangsung. Yang perlu dibangun bukan hanya jalur masuk dari kampus ke dunia kerja, melainkan ekosistem yang membuat pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan industri saling memperkuat.
SDM tidak bisa dibangun mendadak
Kebutuhan ini semakin penting karena industri pelayaran terus berubah: kapal semakin modern, digitalisasi semakin kuat, standar keselamatan semakin tinggi, serta tuntutan efisiensi energi dan perlindungan lingkungan semakin besar. Pelabuhan dan sistem logistik pun semakin terintegrasi. Kompetensi yang dibutuhkan saat ini belum tentu sama dengan yang dibutuhkan sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang. Artinya perencanaan SDM tidak boleh menunggu sampai kekurangan tenaga kerja benar‑benar terasa.
Kapal bisa dibeli saat dibutuhkan, teknologi dapat didatangkan, infrastruktur dapat dibangun. Namun manusia memerlukan waktu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sertifikasi yang diperlukan. Investasi pendidikan maritim bukan hanya upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja, melainkan bagian strategi membangun kapasitas ekonomi daerah.
Ketika industri tumbuh tetapi tenaga kompetennya terus didatangkan dari luar, ekonomi memang berkembang. Namun kemampuan daerah untuk mengelola, mengembangkan, dan mengambil manfaat lebih besar belum tentu ikut tumbuh. Bukan berarti tidak boleh menerima tenaga dari luar, industri memang butuh kompetensi terbaik dari mana pun. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pertumbuhan industri juga membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk belajar, bekerja, berkembang, dan mengambil peran yang semakin besar. Daerah yang mampu menyiapkan manusianya sendiri memiliki peluang lebih besar tidak hanya menjadi lokasi kegiatan ekonomi, tetapi juga pemilik kapasitas mengembangkannya.
Jangan hanya membangun lautnya, bangun manusianya
Ini bukan alasan untuk menyalahkan kampus, industri, atau pemerintah. Sebaliknya, ini alasan bagi ketiganya untuk memulai percakapan yang lebih terarah. Perguruan tinggi perlu berdialog dengan industri tentang kompetensi saat ini dan masa depan; industri perlu membuka ruang pendidikan melalui praktik kerja, pendampingan, fasilitas, dan keterlibatan praktisi; pemerintah perlu menyediakan kebijakan dan dukungan agar kolaborasi berjalan berkelanjutan.
Di saat yang sama anak‑anak muda di daerah kepulauan perlu melihat laut bukan hanya sebagai ruang lintas antarpulau, tetapi juga ruang profesi, pengetahuan, dan masa depan. Selama ini persoalan kita mungkin bukan kekurangan potensi, melainkan belum kuatnya jembatan antara potensi laut dan manusia yang mampu mengelolanya.
Ternate tidak kekurangan laut, Maluku Utara memiliki posisi penting dalam kehidupan kepulauan Indonesia, dan negeri ini memiliki potensi maritim besar. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut berjalan seiring dengan pembangunan kapasitas manusia. Sebagai praktisi industri pelayaran, saya melihat kebutuhan itu nyata. Maka muncul pertanyaan penting: ketika anak‑kita tumbuh di tengah laut, apakah pendidikan mereka juga memberi kesempatan membangun masa depan di atas laut itu?
Ukuran keberhasilan ekonomi maritim bukan hanya berapa banyak kapal berlayar, seberapa besar pelabuhan dibangun, atau seberapa ramai arus barang bergerak. Salah satu ukurannya adalah berapa banyak anak muda dari pulau‑pulau kita yang memiliki kesempatan dan kompetensi untuk mengoperasikan kapal, merawatnya, mengelola pelabuhan, mengembangkan logistik, serta membangun industri pendukung seluruh aktivitas tersebut. Membangun ekonomi maritim bukan hanya menghadirkan kapal dan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat kepulauan memiliki pengetahuan dan keterampilan menjadi bagian masa depannya. Lautnya sudah ada, peluangnya terbuka. Sekarang, bagaimana kita menyiapkan manusianya.
Oleh: ARIANI DJALAL
Komisaris Independen PT ASDP Indonesia Ferry
